Bersatu Padu Membangun Budaya Antikorupsi

<

Dalam upaya pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Jakarta, legacynews.id – Kendati sikap antikorupsi masyarakat di tanah air menunjukkan kecenderungan yang terus membaik, korupsi tetap merupakan kejahatan luar biasa. Mengingat korupsi atau extraordinary crime yang juga mempunyai dampak luar biasa bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kejahatan ini harus ditangani dengan cara luar biasa pula.

Diakui Presiden Joko Widodo, Indeks Perilaku Antikorupsi yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2019, Indeks Perilaku Antikorupsi yang disurvei oleh BPS berada di kisaran angka 3,7 persen. Lanjut ke 2020, Indeks Perilaku Antikorupsi yang disurvei oleh BPS berada di kisaran angka 3,84 persen.

Pada 2021, Indeks Perilaku Antikorupsi yang disurvei oleh BPS berada di kisaran angka 3,88 persen. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/12/2021).

“Diperlukan cara-cara baru yang lebih extraordinary. Metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan,” ujar Presiden Jokowi, dalam perhelatan bertajuk “Bersatu Padu Membangun Budaya Antikorupsi”.

Dengan begitu, dalam upaya pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental dan komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. “Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan,” tegas Kepala Negara di hadapan para menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan KPK, dan sejumlah gubernur.

Tak pelak untuk mengikis kelindan kasus korupsi di negeri ini perlu menuntaskan kasus-kasus besar. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang mampu menangani kasus-kasus rasuah besar. Beberapa kasus korupsi besar berhasil ditangani secara serius, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

READ  Papua Berpeluang Mendulang Banyak Medali PON XX

Pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1.032 perkara korupsi. Sementara itu, Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap 1.486 perkara korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan dalam laporannya, sejak awal didirikan hingga sekarang, KPK telah menangani sebanyak 1.291 kasus tindak pidana korupsi. Seperti kasus Jiwasraya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup, dan aset sitaan mencapai Rp18 triliun dirampas untuk negara.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*