Jakarta, legacynews.id – Indonesia merupakan negara yang multikultural dan multireligius. Untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian negeri ini, pemerintah melakukan berbagai strategi. Mulai yang bersifat lokal, struktural, maupun global.
Hal ini diungkapkan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam pertemuan Sidang Dewan Eksekutif Konferensi Menteri-Menteri Wakaf dan Urusan Agama Islam Negara-Negara Islam, yang diselenggarakan di Kairo, Mesir. “Saya ingin menyampaikan beberapa strategi Indonesia dalam menjaga keharmonisan sosial dan lebih mendukung perdamaian dunia,” ungkap Kamaruddin yang hadir secara daring mewakili Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Senin (14/2/2022).
Kamaruddin mengungkapkan, meskipun mayoritas penduduknya (sekitar 87%) pemeluk agama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam teokratis maupun negara sekuler. “Indonesia bukan negara agama, namun agama memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tutur Kamaruddin.
Sejak dulu, lanjut Kamaruddin, seluruh penduduk memiliki kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa untuk pembangunan yang mutualistik. Di masa lalu, Indonesia memiliki sejarah kolonialisme, dan hanya dengan bersatu, Indonesia dapat mencapai dan mempertahankan kemerdekaan hingga sekarang.
“Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam kesepakatan bersama tentang rukun Pancasila, UUD 1945, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu, terus dilakukan upaya untuk menjaga kerukunan bermasyarakat dan berbangsa,” papar Kamaruddin.
“Selain peraturan negara, ada ikatan peraturan sosial yang lebih kuat, atau disebut ‘kearifan lokal’, yang mengikat seluruh masyarakat secara sosial,” sambungnya.
Selanjutnya, ada upaya struktural yang dilakukan untuk merawat kerukunan yang ada. Yakni, dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini telah dibentuk di 34 provinsi dan sekitar 510 kabupaten dan kota.
Leave a Reply