Kebijakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Hijau

<

Presiden Jokowi meyakini bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar global dalam skema perdagangan karbon dunia. Bahkan, Indonesia diprediksi mampu mengalahkan Peru, Kenya, dan Brasil, sebagai sesama negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia.

Jakarta, legacynews.id – Dalam sesi tanya jawab pada pertemuan World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo memaparkan strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau.

Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Harapannya ekonomi hijau ini dapat mendorong peluang kerja baru (green jobs) dan juga peluang investasi baru (green investment).

Menjadi ‘hijau’ dan berkelanjutan ternyata tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga membantu membuat bisnis lebih sukses dan menguntungkan. Sejumlah negara telah membuktikan itu.

Di Amerika Serikat, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan yang meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu negara bagian di Amerika, Pennsylvania, mampu menaikkan pendapatan hingga USD460 juta dan menciptakan 44.000 lapangan kerja baru dari EBT. Sedangkan di Britania Raya pada 2014 mampu mencapai pertumbuhan 2,6 persen walaupun emisi GRK menurun 8,4 persen dengan pengelolaan EBT.

Studi Penilaian Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Valuation Study) mengungkapkan bahwa penerapan ekonomi hijau menyumbang lebih banyak manfaat bagi suatu negara dibandingkan bisnis yang dijalankan secara biasa. Adapun, ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi baru yang meminimalkan faktor kerusakan lingkungan dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Adapun strategi yang diungkap Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau tersebut, yaitu pertama, melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Kedua, kebijakan net zero emissions. Diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan tahun 2030. Ketiga, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau.

READ  Komitmen Pemerintah Membangun Papua Tak Perlu Diragukan

Kepala Negara juga menjelaskan bahwa upaya konservasi dan restorasi lingkungan cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, laju deforestasi turun signifikan sampai 75 persen pada periode tahun 2019-2020, di angka 115 ribu hektare.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*