Sampai 24 Desember 2021, realisasi APBN 2021 sudah mencapai 92,9 persen. KPPN siap bekerja sampai tutup buku 31 Desember. KPPN Jakarta punya peran penting dan strategis.
Jakarta, legacynews.id – Menjelang pergantian tahun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati setia menjalani tradisinya sendiri, yakni meninjau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN). Maka, Jumat (24/12/2021) sore, Menkeu meluncur dari kantornya di Kawasan Lapangan Banteng ke KPPN VII, di Jl Otista, Bidara Cina, Jakarta Timur. Tiba di tempat tujuan pukul 17.00 WIB, suasana di KPPN VII masih ramai.
Tidak ada yang istimewa dalam penyambutan kunjungan kerja Sri Mulyani. Menkeu tiba dan langsung melihat proses pencairan anggaran belanja APBN 2021. Ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan cepat.
KPPN VII tergolong kantor perbendaharaan negara yang besar. Dari sana, di hari-hari akhir 2021 dilakukan pembayaran atas berbagai program strategis dan tentu dengan nilai besar.
Pembayaran tersebut di antaranya ialah untuk pengadaan vaksin, biaya penanganan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penyaluran Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako melalui Kementerian Sosial (Kemensos), penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan banyak lainnya.
KPPN Jakarta VII adalah KPPN yang melakukan pencairan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbesar di seluruh Indonesia. Sampai 24 Desember 2021, realisasi belanja negara mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9% dari pagu sebesar Rp2.784,9 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.809,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp756,9 triliun. Adapun realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 24 Desember 2021 adalah sebesar Rp535,38 triliun, atau 71,88% dari pagu.
Sebagian besar dari program PEN tersebut disalurkan melalui mekanisme belanja negara dari APBN, yang ditangani lewat KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia. KPPN di lingkup Provinsi DKI Jakarta secara khusus memegang peran yang penting dan strategis, karena Rp2.166 triliun atau 77,8% dari total alokasi belanja APBN tahun 2021 dikelola di sini.
Sebagian besar program PEN dikelola secara terpusat, sehingga pencairan belanja APBN dilakukan ke rekening unit kerja pada kantor pusat kementerian/lembaga, sebelum kemudian disalurkan ke penerima bantuan atau insentif. Pada Desember ini, rata-rata surat perintah membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI mencapai 6.900 dokumen per harinya, jauh meningkat dibandingkan hari-hari biasa yang sekitar 3.700 SPM per hari.
Leave a Reply