Ilustrasi. Kementerian PUPR, sebagai anggota Tim Gernas BBI, berkomitmen belanja produk lokal sebesar 95 persen atau Rp135,6 triliun dari pagu anggaran 2023 sebesar Rp142,7 triliun. ANTARA FOTO
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) berkembang luas. Di 2023, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan belanja produk lokal sebesar 95 persen dari pagu anggaran 2023 sebesar Rp142,7 triliun.
Lompatan besar dilakukan tiga sektor industri dalam beberapa tahun terakhir, yakni industri kreatif, manufaktur, dan pariwisata. Hal tersebut tidak lepas dari keseriusan pemerintah memegang komitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri.
Itu ditandai dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020.
Dalam perjalanan waktu, Gernas BBI diperluas cakupannya dengan penambahan Gernas Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI). Gernas BBI dan BBWI bertujuan untuk memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata dengan mengedepankan usaha kecil, mikro, dan koperasi (UMKK) sebagai pelaku utama. Serta, mendorong masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk menggunakan produk lokal Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Program pemerintah yang merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 15 tahun 2021 itu diharapkan dapat mengakselerasi 30 juta UMKM Indonesia yang go digital pada 2024. Menurut data Kementerian Perdagangan, hingga kini jumlah pelaku usaha yang telah masuk ekosistem digital (onboarding) pada akhir 2022 lebih dari 20 juta UMKM.
Data yang diolah Kementerian Perdagangan menyebutkan, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD77 miliar pada 2022 atau 39,7 persen ekonomi digital ASEAN. Nilai tersebut diproyeksikan naik mencapai Rp130 miliar pada 2025.
Bank Indonesia memproyeksikan, nilai transaksi niaga elektronik (e-commerce) akan meningkat pada 2023 mencapai Rp572 triliun atau naik sekitar 20 persen dibanding pada 2022 yang mencapai Rp476,3 triliun. Pada 2025, sektor niaga elektronik diperkirakan tumbuh secara konsisten sekitar 17–22 persen.
Potensi ekonomi digital yang besar ini menjadi dasar pijakan pemerintah untuk mendorong UMKM Indonesia go digital. Pada 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai anggota dari Tim Gernas BBI, berkomitmen membelanjakan anggarannya untuk produk dalam negeri sebesar 95 persen atau Rp135,6 triliun dari pagu anggaran 2023 sebesar Rp142,7 triliun. Itu merupakan wujud dukungan kementerian tersebut terhadap Gernas BBI.
Di sisi lain, Kementerian PUPR terus berupaya menekan impor seminimal mungkin, di mana realisasi saat ini hanya 0,21% dari anggaran atau sebesar Rp296 miliar.
Acara Puncak
Puncak Acara Harvesting Reaktivasi Gerakan Nasional BBI dan BBWI diselenggarakan di JEC, Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (22/6/2023). Kegiatan Gernas BBI dan BBWI 2023 merupakan bagian dari rangkaian akbar road to Konstruksi Indonesia Tahun 2023. Di mana, puncaknya akan dilaksanakan pada November 2023 dengan tema “Akselerasi Transformasi Digital Sektor Konstruksi untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”.
Kegiatan Reaktivasi Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023 di DI Yogyakarta terselenggara dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Pemerintah Daerah DIY. Dukungan Kementerian PUPR dalam kegiatan Gerakan Nasional BBI dan BBWI Tahun 2023 juga dilakukan pada aktivasi Gernas BBI dan BBWI di Sulawesi Tenggara (Juni-Agustus 2023) dan Sumatra Utara (Agustus-Oktober 2023).
Hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KemenKo Marinves Odo RM Manahutu, Sekretaris Daerah Provinsi DIY Benny Suharsono, dan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud, selaku Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri terutama pada pengadaan barang/jasa swakelola serta pekerjaan padat karya.
“Menteri PUPR memerintahkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri termasuk produk UMKM yang memenuhi kebutuhan spesifikasi, utamanya untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa,” ujar Rachman Arief.
Kementerian PUPR mendorong penggunaan aspal buton untuk proyek-proyek pembangunan di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pada acara ini, dilakukan juga penandatanganan kontrak penyediaan aspal buton dari 10 paket pekerjaan jalan nasional dengan total volume aspal buton sebesar 6.839 ton untuk panjang jalan 63,7 km.
Dukungan komitmen Kementerian PUPR untuk menggunakan produk dalam negeri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke industri aspal buton di Pulau Buton pada September 2022 terkait penggunaan aspal buton.
“Kementerian PUPR berkomitmen akan membeli semua produk aspal buton murni. Pak Menteri telah berpesan, jika ada anak buah saya atau balai yang tidak mau pakai, saya ganti!” ucap Rachman Arief.
Demi kesuksesan program Gernas BBI dan Gernas BBWI, pemerintah pusat harus bersinergi dengan daerah. Maka dari itu, Rahman mengatakan, Kementerian PUPR berharap Pemda DIY bisa melakukan penyelarasan dengan pemerintah pusat dalam gerakan nasional ini.
Lebih jauh dia pun mengharapkan dukungan Pemda DIY akan kegiatan dan gerakan ini agar tidak berhenti. Tapi, bisa terus berkelanjutan dengan melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para pelaku konstruksi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono mengatakan, gerakan nasional ini telah mendorong semangat patriotisme dan kesadaran akan pentingnya mendukung dan membangun bangsa kita sendiri. Gerakan ini juga untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya memprioritaskan produk-produk lokal dan destinasi wisata dalam kehidupan kita sehari-hari.
“Kita harus membangun semangat gotong royong dan mengembangkan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Saat kita semua bersatu untuk memajukan gerakan ini, kita dapat menciptakan dampak positif yang luar biasa bagi ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya, sebagaimana dilansir situs resmi Pemda DIY. (indonesia.go.id)
Leave a Reply