Harapan Baru Pada Era Kepemimpinan Baru

Jakarta, legacynews.id – Pembangunan manusia seutuhnya merupakan tujuan penting dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia. Pada era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diharapkan muncul kebijakan yang menjawab kebutuhan terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi rakyat, penguatan upaya pemberantasan korupsi, dan perlindungan kebebasan beragama. Situasi sosial dan ekonomi saat ini menuntut perhatian ekstra dan tindakan nyata dari pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Merupakan salah satu fokus utama dalam pendekatan pembangunan manusia. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam kepemimpinan Prabowo dan Gibran, membawa harapan untuk melaksanakan program-program yang inovatif dan berkelanjutan yang bertujuan memberdayakan komunitas lokal, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat jaringan sosial yang mendukung kelompok rentan.

Menurut data BPS, Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

Prioritas dalam kebijakan ekonomi yang saat ini sudah berjalan. Hal ini mencakup dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan infrastruktur, dan akses terhadap layanan keuangan termasuk akses digital. Diharapkan, dengan kebijakan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, ekonomi rakyat dapat tumbuh, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Trading Economics, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Industri merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan persentase 46,5 persen dari total PDB. Dalam sektor industri, yang paling penting adalah manufaktur yang telah menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama (24 persen dari total output). Pertambangan dan penggalian menyumbang 12 persen, konstruksi 10 persen, dan pasokan listrik, gas, dan air 0,75 persen. Jasa-jasa menyusun 38 persen dari total PDB. Dalam sektor jasa-jasa, yang paling penting adalah: perdagangan, hotel, dan restoran (sekitar 14 persen dari PDB); transportasi dan komunikasi (7 persen dari PDB); keuangan, real estat, dan jasa-jasa bisnis (7 persen dari PDB); serta layanan pemerintahan (6 persen). Pertanian menyumbang sisanya sebesar 15 persen.

Perjuangan dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan masa kepemimpinan Prabowo dan Gibran, harapan muncul untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan bahwa semua sektor kebijakan terlindungi dari praktik korupsi. Koalisi dapat menyetujui RUU Perampasan Aset yang selama inti tertunda. demikian pula upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dan etika dalam pemerintahan juga menjadi penting dalam menciptakan budaya anti-korupsi. Masyarakat diajak untuk berlaku jujur.

Transparency International meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau Corruption Perception Index (CPI). Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. “CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini 34/100 ini sama dengan skor CPI 2022 lalu.

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang beragama. Di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, diharapkan adanya penguatan jaminan hak beragama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Menghukum pelaku tindak diskriminasi dan penghambat kebebasan beragama secara setimpal. Kebijakan yang mengedepankan dialog antar agama dan toleransi dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati.

Menurut BBC News Indonesia yang merujuk pada catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ada beberapa kasus penolakan gereja dan masjid. Di antaranya penolakan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Maret 2023. Penutupan Gereja Protestan Simalungun (GKPS) di Purwakarta, Jawa Barat pada April 2023. Penutupan sementara Gereja Kristen Jawa di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Juni 2023 dan penolakan pembangunan vihara di Cimacan, Cianjur, Jawa Barat pada Agustus 2023. Terakhir, penolakan pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kabupaten Bireun, Aceh Darussalam pada September 2023.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa harapan baru bagi pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia. Dengan mengutamakan pada pengentasan kemiskinan, kepedulian terhadap ekonomi rakyat, pemberantasan korupsi, dan kebebasan beragama, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan memiliki integritas tinggi. Tindakan nyata serta komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat adalah kunci dalam mewujudkan harapan tersebut. Sebagai bangsa yang majemuk, persatuan dan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.