Inflasi terjadi akibat harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau terdongkrak naik. Salah satunya beras. ANTARA FOTO
Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp104,2 triliun di 2023 untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan.
Jakarta, legacynews.id – Pada 2023, perekonomian global diprediksi tidak baik-baik saja. Perekonomian dunia diperkirakan tetap mengalami pelambatan pertumbuhan, di tengah masih tingginya eskalasi di benua biru, yakni perang Ukraina-Rusia.
Dengan sejumlah asumsi itu, peluang prospek 2023 terutama terhadap pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi oleh risiko geopolitik, ruang fiskal yang sempit, serta terdongkraknya inflasi. Oleh karena itu, wajar International Monetary Fund (IMF) hanya memberikan proyeksi pertumbuhan 2,9 persen pada 2023, berbanding 3,4 persen pada 2022.
Dalam konteks domestik, tentu pemerintah langsung menyalakan bunyi alarm waspada dan melakukan langkah antisipatif agar perekonomian tetap terakselerasi sembari tetap mencermati kondisi perekonomian global.
Tidak itu saja, pemerintah pun terus memberlakukan pelbagai kebijakan, termasuk bauran kebijakan fiskal dan moneter agar perekonomian dalam negeri tetap terkendali, termasuk inflasi sebagai dampak kenaikan harga energi.
Langkah antisipatif boleh saja dilakukan, tapi laju inflasi tetap tak bisa diredam. Awal Februari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi sebesar 0,16 persen pada Februari 2022 (month to month/mtm), atau 5,47 persen secara year on year (yoy).
Inflasi terjadi akibat harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau terdongkrak naik. “Komoditas penyumbang inflasi mtm terbesar adalah beras, rokok kretek filter, bawang merah, cabai merah, dan rokok putih,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, dalam konferensi pers Rabu (1/3/2023).
Harus diakui, inflasi secara bulanan pada Februari 2023 melambat dibandingkan pada Januari 2023, atau menjadi 0,08 persen mtm. Perlambatan inflasi ini cenderung didorong oleh deflasi pada harga barang bergejolak dan juga barang yang diatur oleh pemerintah.
Volatile food terefleksi dari penurunan harga rata-rata beberapa bahan pangan, seperti daging ayam, telur, dan juga cabai rawit, masing-masing sebesar -4,38 persen, -3,37 persen, dan -7,15 persen. Tak ingin perekonomian domestik terganggu, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan, berupa penyediaan alokasi anggaran pangan, dalam rangka menjaga stablitas harga pangan di dalam negeri.
Seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan senilai Rp104,2 triliun pada 2023 dengan fokus untuk memperkuat sektor pertanian dan menjaga cadangan pangan.
“Penguatan sektor pertanian, antara lain, dilakukan dengan pengembangan budi daya pertanian, pengembangan infrastruktur termasuk penyimpanan, subsidi pupuk, dan pemberian bunga kredit yang rendah,” kata Airlangga, dalam kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Minggu (5/3/2023).
Bagaimana mekanisme penyaluran dana itu, Airlangga pun merincinya, baik kepada kementerian dan lembaga, nonkementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Untuk kementerian dan lembaga, yakni untuk kepentingan ketahanan pangan oleh Kementerian Pertanian senilai Rp15,3 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp6,8 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp23, 9 triliun), dan Badan Pangan Nasional Rp100 miliar.
Disediakan pula dana senilai Rp25,3 triliun untuk anggaran subsidi pupuk, Rp1,8 triliun untuk cadangan beras pemerintah, dan Rp2,6 triliun untuk program stabilisasi harga bahan pangan lain. Kemudian, melakukan transfer ke daerah untuk menyalurkan Rp8,6 triliun dana alokasi khusus (DAK) fisik, Rp0,3 triliun DAK nonfisik, dan Rp13,6 triliun dana desa.
Selanjutnya, menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk alat dan mesin pertanian mulai dari Rp500 juta sampai Rp200 miliar dengan suku bunga 3 persen. “Sekarang saat terjadi hujan, tantangan petani adalah pengeringan, dan tentu KUR untuk pengadaan alat dan mesin pertanian bisa dimanfaatkan,” katanya.
Sementara itu, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kepada penerima program keluarga harapan (PKH) berupa telur dan daging ayam untuk tiga bulan, dimulai pada Maret, April, dan Mei 2023.
“Ini sedang diatur regulasinya, bantuan ini akan diberikan dalam tiga bulan, terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan nontunai,” ujarnya.
Menko Airlangga juga mengingatkan potensi peningkatan harga pangan dan aneka tarif angkutan yang juga akan mendongkrak inflasi, ketika negara ini memasuki periode Ramadan dan Idulfitri 2023. Oleh karena itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
“Yang jelas, pemerintah akan terus melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi,” tuturnya.
Harapannya, pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama. Tujuannya, agar inflasi tetap dalam sasaran 2023.
Melalui sinergi yang kuat, Indonesia tetap bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional sehingga inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di 2023 dan 2024. (indonesia.go.id)
Leave a Reply