GAMKI dan LAPP Diskusikan Quo Vadis Pemilu Indonesia

“Selain itu, perlu memperhatikan dan memperbaiki empat hal penting seperti sistem rekrutmen dan pendidikan kader di partai politik, kecerdasan dan pendidikan pemilih, sistem pemilu dan kerangka hukumnya, penyelenggara pemilu yang netral dan profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Direktur Sindikasi Pemilu dan Demokrasi  August Mellaz mengungkapkan, demokrasi secara global termasuk Indonesia pada paruh pertengahan abad ke 20 mengalami satu gejala kemunduruan.

Problem global ini juga bertemu dengan situasi global saat ini yakni pandemi. Rezim pemerintahan dihadapkan pada situasi bagaimana mengatasi pandemi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi dimensinya banyak. Tidak jarang menjadi pretext bagi penangguhan prinsip-prinsip demokrasi melalui executive aggrandizement.

Menurutnya, dalam lima kali pelaksanaan pemilu demokratis (demokrasi prosedural) secara berturut-turut tanpa sekalipun terinterupsi perilaku non demokratis.

Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) mengatakan setiap periode pemilu 1999 sampai 2019 selalu diikuti dengan perubahan UU Pemilu. Dengan kata lain, sambungnya, desain pembangunan dan kelembagaan politik yang tidak pernah selesai.

Dia juga menambahkan bahwa kawula muda sedang ditantang untuk meningkatkan kapasitas dan kreatifitas terkait dengan bagaimana agenda-agenda politik pemerintahan, sosial yang kemudian menjadi diskursus luas dimasyarakat.

“Akhir-akhir ini, gejala kearah pemilu sebagai sebuah pemilu yang semata-mata hanya memilih pemimpin itu semakin kuat dan dimensi-dimensi kebangsaan secara kolektif makin hilang. Penting untuk terus mengingatkan bahwa tujuan kita berpemilu adalah untuk memperkuat NKRI dan memperteguh tiang-tiang penyanggah NKRI,” katanya.

“Kita perlu menegaskan dalam konteks kepemiluan di Indonesia bahwa kita belum selesai menjalani masa transisi yang kita mulai sejak tahun 1998 sebab ada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pemilu-pemilu kita,” ungkap Jeirry.

Ia menambahkan, mungkin saja kita masih berada dalam euforia demokrasi yang belum bisa kita kelola dengan baik dan beradab. Menurutnya ada beberapa hal substansial yang perlu diperhatikan yakni kritis terhadap proses, tidak terjebak politik SARA, lawan politik uang dan dinasti, tidak terpengaruh hoax, bijak menggunakan medsos, dan rela menerima hasil.

READ  Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Berikan Bantuan Sembako dan Obat-obatan

LAPP memberikan beberapa catatan penting sebagai simpulan diskusi ini bahwa politik sebagai disiplin ilmu dan praksis diparlemen harus jalan beriringan.

Demkian juga demokrasi secara prosedural dan substansial harus menjadi kombinasi sistem kepemiluan, sehingga substansi dan rekayasa sistem semuanya terkoneksi.

Sedangkan hal yang mendasar dan perlu diperhatikan dalam pemilu dan proses berdemokrasi yakni etika dan moral, kedua hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi kepemiluan di Indonesia.[SS]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


Website Protected by Spam Master