Dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Sejak 2006, indeks demokrasi Indonesia bergerak di kisaran 6,30–7,03.
Jakarta, legacynews.id – Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Kemajuan itu ditunjukkan oleh kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia dari 6,30 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021. Peningkatan itu membawa Indonesia kini bertengger pada peringkat 52 dunia, terkerek setinggi 12 anak tangga dibanding posisi ke-64 pada 2020.
Perihal kenaikan indeks demokrasi itu diumumkan pada Rabu, 9 Februari 2021 oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), sebuah lembaga observer dan analis politik-ekonomi global yang berbasis di London. EIU itu adalah bagian dari grup media terkemuka The Economist, dan dia telah melakukan pemeringkatan indeks demokrasi itu sejak 2006.
Dari 167 negara yang diobservasi, EIU mengelompokkan ke dalam empat kategori. Ada 23 negara dengan indeks demokrasi tertinggi yang dikategorikan sebagai negara demokrasi penuh (full democracies), 52 negara tergolong demokrasi yang tak sempurna (flawed democracies), 31 negara hybrid regimes (rezim hibrida), dan 57 negara lainnya masuk kelompok negara otoritarian (authoritation regimes).
Indonesia berada di kelompok dua, yang di dalamnya ada Prancis (peringkat 22), Amerika Serikat (26), Belgia (36), Malaysia (39), India (46), Singapura (66), Thailand (72), dan banyak lainnya. Sedangkan negara yang masuk kampiun demokrasi, antara lain, adalah Norwegia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan banyak lainnya. Meksiko di peringkat 86 dan Turki di posisi 103 termasuk rezim hibrida.
Negara yang tergolong rezim otoritarian, menurut observasi EIU, antara lain, Republik Rusia di peringkat 124, Vietnam (131), dan Tiongkok (148). Toh, yang terburuk dari kaca mata demokrasi adalah Korea Utara, Myanmar, dan Afganistan, yang masing-masing di peringkat 165, 166, dan 167.
Penilaian indeks demokrasi ini berdasarkan pada hasil observasi atas lima indikator demokrasi, yakni proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan dan partisipasi politik, serta budaya politik. Kelima indikator itu lantas diuraikan dalam 60 kuisioner yang dijawab oleh tim ahli. Survei-survei domestik yang terkait atas ke-60 isu itu akan memandu tim ahli memberikan jawaban atas semua pertanyaan itu. Masing-masing jawaban punya standar nilai dan bobot sendiri.
Khusus bagi Indonesia, kenaikan signifikan pada 2021 ada pada indikator ‘fungsi pemerintahan’ yang skornya naik dari 7,17 ke 7,86. Indikator ‘partisipasi politik’ naik dari 6,11 ke 7,22 dan ‘kebebasan sipil’ meningkat dari 5,59 ke 6,18. Yang jeblok adalah ‘budaya politik’ dengan skornya turun dari 5,63 ke 4,38. Sedangkan untuk isu ‘pemilu dan pluralisme’, skor stabil di angka 7,92.
Leave a Reply