Penistaan Agama Kristen di Papua Oleh Aparat Keamanan

Jakarta, legacynews.id – Berita tentang Papua masih menghiasi berbagai media, kekerasan terus menerus, wajah kemiskinan tak pupus. Berbagai pandangan terhadap upaya perdamaian dan menyelamatkan Pilot yang disandera yang membuat silang pendapat. Ada yang setuju dengan tindakan militer dengan penindakan menggunakan senjata, ada pula yang mengingkinkan solusi damai. Sementara korban terus berjatuhan dari berbagai pihak.

Redaksi menerima siaran pers dari Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang ditandatangani oleh Pdt. DR. Ronny Mandang, M.Th selaku Ketua Umum pada hari Selasa 06 Juni 20023, berikut isinya:

Pengurus Pusat PGLII Menerima informasi dari GKII Klasis Mapenduma Jemaat Sinai Dopopem, Nduga Anggota PGLII, bahwa TNI/POLRI telah menggunakan GEREJA, Puskesmas, Rumah Warga dan lainnya menjadi POS Militer TNI/POLRI, sementara jemaat dan warga yang memiliki rumah dan tanah harus mengungsi terserak ke mana-mana.

Seharusnya dalam melaksanakan tugas keamanan, TNI/POLRI tahu membedakan mana rakyat dan mana kelompok bersenjata.

Apa pun bentuk bangunan GEREJA ia merupakan tempat yang dikuduskan Kristus Yesus sebagai Kepala Gereja.

Status Papua adalah Tertib Sipil bukan dalam situasi Darurat Militer, karenanya keberadaan TNI/POLRI haruslah memberi rasa aman dan perlindungan kepada seluruh rakyat yang sesungguhnya membutuhkan perlindungan, sesuai UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Cara-cara yang menyamaratakan rakyat atau warga gereja seakan mereka bagian dari kelompok bersenjata sangatlah keliru.

Papua harus diatasi dengan “Pendekatan Kemanusiaan” bukan “Pendekatan Keamananan” apalagi pamer senjata.

PGLII dengan tegas menolak keras sikap arogansi Oknum TNI seperti yang nampak di foto yang beredar, dan mendesak agar seluruh wilayah Nduga mendapat perlindungan dan rasa aman sesuai konstitusi yang berlaku.

Jangan mengubah GEREJA dan Rumah Warga digunakan sebagai POS Militer TNI/POLRI, karena hal-hal seperti itu hanya menciptakan korban yang tidak bersalah dan kekerasan baru serta kematian dari semua pihak yang berakhir dengan sia-sia.

Harapan tersirat dari Ketua Umum PGLII, Pdt DR. Ronny Mandang, M.Th. adalah pemerintah mendengarkan saran dan pandangan dari Pemimpin Kristen, sebagai Gembala, tentu memiliki peran untuk membuka pintu damai dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Tanah Papua.

RM