Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri

Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 diterbitkan terkait percepatan peningkatan produk dalam negeri. Anggaran pengadaan barang dan jasa di pusat Rp526 triliun, untuk daerah Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun.

Jakarta, legacynews.id – Saat memberikan sambutan dalam pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar secara hibrida di Nusa Dua Bali, Kamis, 25 Maret 2022, Presiden Joko Widodo sempat kesal karena maraknya penggunaan barang impor oleh instansi pemerintah.  Jokowi menyayangkan kegiatan impor produk, yang sebenarnya bisa digantikan dengan produk dalam negeri.

Presiden Jokowi juga menyoroti kegiatan impor untuk produk alat kesehatan, seperti tempat tidur pasien. Menurutnya, produsen dalam negeri sudah mampu membuat barang seperti itu, contohnya di Bekasi, Yogyakarta, dan Tangerang. Presiden Jokowi mengaku sudah sangat jengkel dan akan menindak tegas serta mengumumkan instansi mana saja yang hobi mengimpor barang.

“Silakan, nanti mau saya umumkan. Saya kalau udah jengkel ya begini, saya umumkan nanti. Ini rumah sakit daerah saja beli impor, Kemenkes masih impor. Sekarang gampang banget lihat detail laporan harian, saya bisa pantau betul,” ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengkritik kegiatan impor alsintan (alat-alat dan mesin pertanian) hingga alat tulis kerja. Dia meminta pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait fokus menggunakan produk dalam negeri.

Dia mengatakan, besarnya anggaran untuk pengadaan bisa menggerakkan ekonomi nasional jika digunakan untuk belanja produk dalam negeri. “Sedih saya, yang dibeli barang impor semua. Padahal kita menyediakan pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp526 triliun sedangkan untuk daerah Rp535 triliun, lebih besar daerah,” terangnya.

Selain itu anggaran BUMN Rp420 triliun. “Itu uang besar sekali. Digunakan 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita pada pemerintah daerah bisa mencapai 1,71 persen,” ucapnya.

Presiden Jokowi meminta instansi pemerintah hingga BUMN harus konsisten membeli barang-barang produksi dalam negeri.  Menurutnya, membeli barang impor berarti memberi pekerjaan pada negara lain.  Sebaliknya, membeli produk dalam negeri sama halnya dengan investasi dan membuka lapangan kerja. Bahkan bisa membuka sedikit 2 juta lapangan kerja.