Uang Digital Akan Dikeluarkan Bank Indonesia

 

Ilustrasi. Petugas Bank Indonesia (BI) Tegal mempraktekkan cara melakukan pembayaran digital. ANTARA FOTO/ Oky Lukmansyah

Menurut Dody, uang digital yang dikeluarkan oleh BI itu nantinya bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah seperti uang rupiah kertas dan logam saat ini. “Tidak ada (alat) pembayaran selain rupiah yang kita keluarkan atau nanti bila ada rupiah digital, itu merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan bank sentral,” ujar Dody, Senin (21/3/2022).

BI pernah menyampaikan bahwa ada tiga persyaratan yang perlu dipersiapkan dalam meluncurkan CBDC. Pertama, desain digital rupiah menjadi alat pembayaran sah. Kedua, infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran agar bisa menuangkan uang digital. Sebab, uang digital nanti memerlukan infrastruktur pasar uang dan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Dan yang ketiga, adalah pilihan teknologinya. Ada berbagai macam pilihan nantinya, apakah menggunakan blockchain, distributed ledger technology (DLT), atau menggunakan stable coin.

Berkaitan dengan rencana penerbitan rupiah digital, rencana kebijakan Bank Indonesia untuk menerbitkan rupiah digital patut didukung, karena dengan rupiah digital akan banyak hal yang bisa dioptimalkan. Dari sisi peredaran uang, rupiah berbasis digital itu tetap bisa terkontrol, karena semua transaksi akan masuk di dalam big data.

Melalui kesepakatan bank sentral lain, rupiah digital bisa menjadi keseimbangan alat tukar. Apalagi dengan mata uang didigitalkan, underlying-nya jelas, yakni mata yang yang didigitalkan.

Kendati Bank Indonesia belum memutuskan waktu pasti penerbitan rupiah digital, persiapan ke arah itu sudah lama dilakukan. Apalagi, Bank Indonesia pun sudah fokus untuk melakukan transformasi digital, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Artinya, rencana penerbitan rupiah digital tetap harus mengacu kepada Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 yang mengatur bahwa alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah rupiah. Di luar ketentuan itu dianggap bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

READ  Pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Papua Barat

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.