Dua anak menonton video belajar digital dari rumah di Bandung, Jawa Barat. Dalam pandemi, anak adalah pengguna digital aktif. ANTARA FOTO
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Bandung Arfin Sudirman menambahkan, kesenjangan digital telah menjadi fenomena di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama negara-negara ekonomi besar dunia untuk mengatasinya. Forum G20 merupakan momentum strategis untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut.
Menyikapi isu gap digital, Afrin mengusulkan agar pemerintah membuat konsep tanggung jawab digital (digital responsibility) supaya tidak ada kelompok yang tertinggal (nobody left behind) dalam berbagai aspek, termasuk umur dan gender.
“Kita melihat bahwa ada disparitas atau kesenjangan tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget, tetapi gender dan umur berpengaruh. Indonesia membawa ke forum G20 agar tidak ada masyarakat yang tertinggal literasi digitalnya,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan penggunaan internet positif dan produktif di forum Presidensi G20 Indonesia 2022, melalui Digital Economic Working Group.
Juru Bicara Kementerian Kominfo yang juga Co-Chair DEWG G20, Dedy Permadi, menjelaskan bahwa perjuangan itu, merupakan salah satu upaya mengantisipasi dampak negatif disrupsi digital terhadap golongan rentan, khususnya anak-anak.
Terlebih lagi, pihak Kominfo dalam beberapa tahun terakhir sudah gencar mendorong melek (literasi) digital bagi pengembangan ruang digital yang positif dan produktif.
Literasi Digital
Sebagai upaya mempercepat transformasi digital, sepanjang 2021, Kementerian Kominfo terus mengembangkan kualitas SDM/Talenta Digital secara komprehensif di tiga tingkatan.
Pertama dari tingkat dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang telah menjangkau 12,3 juta orang masyarakat. Kemudian di tingkat menengah melalui Digital Talent Scholarship (DTS) dengan 131 ribu orang terlatih. Adapun di tingkat lanjutan melalui Digital Leadership Academy (DLA) yang memberikan pembekalan kepada 306 orang pemimpin dari sektor publik maupun privat.
Pada 2022, GNLD akan menyasar 5,5 juta orang dari kelompok-kelompok masyarakat yang lebih spesifik agar pelatihan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan makin tepat guna. Beragam pelatihan yang diadakan melalui GLND didasarkan pada empat pilar utama, yakni digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety.
Kementerian Kominfo juga turut mengembangkan sektor ekonomi digital dengan program startup digital dan digitalisasi UMKM. Dari berbagai program itu, Indonesia akan memaparkannya di forum G20 sebagai upaya mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat dan produktif di tingkat global.
[indonesia.go.id]
Leave a Reply