Menciptakan Kemandirian Sektor Alat Pertahanan dan Keamanan

 

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) mengamati sejumlah produk senjata di Kantor Pusat Pindad, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/4/2021). Antara Foto

“Proses holding Industri Pertahanan tidak menyebabkan perubahan pengendalian negara terhadap anggota holding. Pemerintah tetap memegang kontrol, baik secara langsung melalui kepemilikan saham seri A Dwiwarna maupun secara tidak langsung melalui Len,” ujar Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury, dikutip Jumat (4/3/2022).

Sebelumnya, pengalihan saham Defend ID atau Defence Industry Indonesia itu telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo pada Januari lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham PT Len Industri (Persero).

PP itu juga telah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 40/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham PT Len Industri (Persero) yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 14 Februari lalu. Kemudian, pada 2 Maret 2022, Kementerian BUMN menyerahkan akta inbreng kepada Len Industri.

Mengomentari pembentukan itu, Direktur Utama PT Len Industri (Persero)—induk holding Industri Pertahanan–Bobby Rasyidin mengatakan, holding itu akan membawa manfaat bagi seluruh anggota holding, terutama peningkatan kemampuan anggota holding dalam hal finansial, serta akses terhadap pendanaan.

Bobby juga menyakini, holding itu dapat memperluas pasar industri pertahanan ke skala regional dan internasional, termasuk meningkatkan kekuatan daya tawar dalam kerja sama alih teknologi dengan mitra asing.

“Pada 2 Maret 2022 ini merupakan hari lahirnya Holding BUMN Industri Pertahanan dengan brand dan nama Defend ID,” ujar Bobby. Dia menjelaskan, tujuan jangka panjang holding ini adalah menciptakan kemandirian alat peralatan pertahanan dan keamanan TNI dan Polri, mengintegrasikan industri pendukung komando, kontrol, komunikasi, komputer, siber, intelijen, pengawasan, dan pengintaian.

Selain itu, mengembangkan rantai pasok serta mendukung program prioritas pemerintah. Dalam hal ini, anggota holding berkomitmen melaksanakan program strategis klaster industri pertahanan dan membentuk empat tim tugas kerja guna mendukung pelaksanaannya.