Kartu Prakerja Wujud Dorong Pemulihan Sosial Ekonomi

Pemerintah menggulirkan Kartu Prakerja merupakan wujud mendorong pemulihan sosial ekonomi, inklusivitas keuangan, penguatan transformasi digital dan keberlanjutan.

Jakarta, legacynews.id – Beragam inovasi teknologi digital terbaru unjuk gigi dalam Sidang Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau The 4th Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting G20 di Nusa Dua, Bali.

Mulai dari atraksi robot artificial inteligence UU (baca: You You) menyalami Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, ekspose teknologi metaverse lokal, aplikasi layanan kesehatan digital hingga Kartu Prakerja, program semi bansos dengan platform digital.

Sebanyak 12 pelaku industri berbasis digital menampilkan inovasi-inovasi terbaru mereka pada ajang yang berlangsung pada 29-30 Agustus 2022.

Dua belas pelaku usaha yang tergabung dalam Industry Task Force (ITF) G20 DEWG tersebut adalah Goto, Telkomsel, Telkom Indonesia, Gudang Ada, Halodoc, PeduliLindungi, Bukalapak, Amazon Web Service, Traveloka, Itemku, WIR Group, dan Kartu Prakerja.

ITF DEWG G20 merupakan kolaborasi antara pemerintah, para pelaku industri, dan masyarakat di berbagai lini agar menjadi enabler bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu pengisi Pameran Inovasi Digital di The 4th DEWG G20 ini, Manejemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja menyatakan hal ini sebagai dukungan mereka bagi Presidensi G20 Indonesia 2022.

Andreas Aditya Swasti, Head Pengembangan Ekosistem PMO Kartu Prakerja kepada indonesia.go.id, Senin (29/8/2022) menyatakan ada kesamaan visi misi sehingga mendukung DEWG G20.

Pemerintah menggulirkan Kartu Prakerja merupakan wujud mendorong pemulihan sosial ekonomi, inklusivitas keuangan, penguatan transformasi digital dan keberlanjutan.

Menurut Andreas, pada awalnya Kartu Prakerja didesain untuk pelatihan bagi masyarakat yang belum kerja atau putus kerja namun ingin meningkatkan keterampilan mereka.  Lalu terjadi pandemi Covid-19 sehingga program ini akhirnya juga menyasar masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial ekonomi pemerintah.