
Gereja akan mengupayakan kegiatan bersama terutama di tengah maraknya pola hidup tradisional yang tidak sesuai dengan nilai Injil, maupun gaya hidup modern yang pragmatis, serta kecenderungan munculnya fragmentasi dalam persaingan antar gereja dan antar agama.
Gereja mengedepankan kode etik dalam melakukan pelayanan, serta menghargai keberadaan dan wilayah pelayanan denominasi lain, sehingga tujuan kehidupan bersama dalam mewujudkan kerukunan lintas denominasi dan agama dapat terwujud.
Gereja juga akan menguatkan jejaring dan koordinasi antar gereja lintas denominasi, sekolah-sekolah teologi dan lembaga-lembaga pekabaran Injil dalam aksi bersama secara konkret di lingkungannya masing-masing maupun secara nasional.
“Gereja menolak kekerasan dan ketidakadilan yang marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk Papua. Hendaknya pembangunan dan pemberdayaan manusia dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
Kehadiran Pemerintah dan aparat TNI/Polri sejatinya memanusiakan manusia dan membawa kedamaian, serta tanpa kekerasan dan ketidakadilan, karena kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan.
Para Hamba Tuhan, pekerja gereja, atau pewarta gereja sebagai frontliners tidak boleh dicap sebagai bagian dari gerakan separatis di Papua. Stigmatisasi ini harus dihilangkan dalam pandangan negara.
Karena para hamba Tuhan, pekerja gereja atau pewarta gereja adalah sumber daya gereja yang harus dilindungi hak hidupnya sebagai warga negara yang bekerja dengan ketulusan memberitakan Injil di Tanah Papua, dan daerah lain. Gereja melalui para hamba Tuhan, para pekerja Gereja atau pewarta gereja haruslah dilihat dan diterima sebagai mitra kerja yang baik dalam membangun perdamaian di Tanah Papua juga daerah lain dan bukan sebaliknya,” ujar Ronny Mandang.
Gereja menolak upaya-upaya propaganda dan/atau pemindahan agama dengan cara-cara pemaksaan, tidak wajar, serta memanfaatkan kelemahan dan kekurangtahuan seseorang atau sekelompok orang.



Leave a Reply