Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/04). SETPRES
Presiden Joko Widodo lantas menekankan tujuh hal yang dapat menjadi pegangan bersama untuk menghadapi gejolak akibat situasi ekonomi dan politik global. Pertama, bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri. Itu artinya, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada produk dalam negeri.
Presiden mengungkapkan potensi belanja barang dan modal serta jasa di pusat ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun, artinya total sudah Rp1.062 triliun. Anggaran BUMN Rp420 triliun. “Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan/kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor,” papar Jokowi.
Yang kedua, percepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki pertambangan, dorong agar mereka segera membangun smelter. Daerah-daerah yang memproduksi coklat, kopi misalnya, dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing, agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah/pengekspor raw material. Stop.
Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Kita harus ingat semuanya, ke depan problem global/problem dunia adalah dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini, dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu, sekali lagi, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif, dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan.
Yang keempat, tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Ini menjadi rebutan antarnegara. “Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat. Layani semua yang berkaitan dengan investasi, karena kita tidak dapat lagi bergantung kepada APBN dan APBD. Hati-hati mengenai ini,” katanya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengingatkan, semua harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi. Yang kelima, tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah tiga persen PDB.
“Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, perencanaan harus betul-betul detail, harus betul-betul tepat. Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan,” tuturnya.


Leave a Reply