Yang keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM harus terus berjalan, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus turunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan juga upscaling, rescaling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif.
Yang ketujuh, mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni 2022. Saya minta, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, termasuk tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik dan lancar.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mencapai transformasi ekonomi.
“Transformasi digital ini perlu diimbangi oleh industrialisasi digital sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Peta Jalan Industri Digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia,” ujar Suharso.
RKP 2023 ini dijabarkan dalam tujuh prioritas nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah majorproject, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.
Begitu juga RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 ini dijabarkan dalam delapan arah kebijakan prioritas pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dalam Musrenbangnas 2022 ini, RKP 2023 juga berhasil menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3–5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3–6,0 persen, tingkat kemiskinan 7,5–8,5 persen, rasio gini 0,375–0,378, indeks pembangunan manusia 73,31–73,49, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, nilai tukar petani 103–105, dan nilai tukar nelayan 106–107.
[indonesia.go.id]
Leave a Reply