Warga menggunakan air bersih yang disesiakan oleh negaea. KEMENPUPR
Menteri Basuki mengungkapkan, untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai sustainable development goals (SDGs), pembiayaannya tidak bisa dilakukan hanya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Untuk itu, Menteri Basuki mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi.
“Saya ingin mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi, untuk itu di Kementerian PUPR dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya menggali pembiayaan non-APBN,” kata Menteri Basuki pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2022, Rabu (25/5/2022).
Dia menuturkan, preservasi jalan, pembangunan jalan tol, penyediaan air minum sudah dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
“Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain,” imbuh dia.
Selain itu, Menteri Basuki mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. “Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR,” ujarnya.
Menteri Basuki juga menekankan bahwa air bersih merupakan sumber kehidupan. Ketersediaan air bersih diyakini mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Dengan program sanitasi dan air bersih, kami ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. Jadi, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan dasar untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” papar dia.
Di tempat yang sama, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong agar para pemangku kepentingan mengambil langkah perbaikan yang berorientasi pada kualitas air minum dan sanitasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang baik. “Ini buat bupati dan walikota dalam hal penyediaan air minum, terutama di kota-kota yang ada PDAM , memang sebuah tantangan besar dan perlu penyelesaian-penyelesaian terintegrasi,” ujarnya.
Suharso mengungkapkan, akses sanitasi yang aman sangat penting terutama agar air limbah domestik tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan, utamanya air minum.
Dari 91 persen rumah tangga yang memiliki akses untuk air minum layak hanya 12 persen, di antaranya yang dinilai aman dan 19 persen yang memiliki jaringan air minum perpipaan. Menurutnya, jika peningkatan akses tidak diikuti peningkatan kualitas, hal itu akan mempengaruhi kualitas SDM dan mencerminkan sistem kesehatan nasional yang terganggu.
Akses dan kualitas air minum dan sanitasi sangat penting untuk menghindari potensi masyarakat terinfeksi penyakit yang pada akhirnya menghambat pembangunan negeri, termasuk dalam mencapai visi Indonesia 2045.
“Karena itu perlu diselesaikan terintegrasi terutama untuk mencegah dan mengendalikan infeksi yang sebagai salah satus umber gangguan penyakit,” jelas Suharso.
[indonesia.go.id]
Leave a Reply