Presiden Jokowi Dalam Acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia

‘’Ini kan 2 persen lebih. Nggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja. Tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor,’’ kata Presiden dalam nada tinggi.

Maka, Presiden meminta 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah pusat, pemda, serta BUMN dialokasikan ke produk dalam negeri. Untuk 2022, dari target 40 persen, sebanyak Rp400 triliun di antaranya telah selesai dibelanjakan pada Mei. ‘’Tadi pagi saya cek sudah berapa? Baru Rp214 triliun,’’ kata Presiden Jokowi, yang disambut tepuk tangan paserta yang hadir secara offline itu.

‘’Jangan tepuk tangan dulu,’’ Presiden menyergah. ‘’Tepuk tangannya nanti saja kalau yang Rp400 triliun itu sudah terlaksana.’’

Dari Pulpen hingga Traktor

Pengadaan barang dan jasa pemerintah kini memang bukan urusan yang bisa dirahasiakan. Semua harus mengacu pada e-katalog. Pemerintah mengatur pelaksanaannya melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ada di bawah Bappenas. LKPP sendiri memantau semua transaksi itu dengan aplikasi monitoring dan evaluasi (Amel). Aplikasi ini secara mudah bisa memisahkan barang buatan dalam negeri dan barang impor.

Laporan LKPP itu secara rutin disampaikan ke presiden. Belakangan laporan disajikan lebih terinci sehingga presiden bisa memperoleh gambaran mikronya. Maka, Presiden Jokowi pun mengatakan sedih, jengkel, dan geregetan demi meihat bahwa perkakas CCTV, seragam TNI-Polri, dan sepatu lapangan pun harus diimpor, meski ada yang buatan dalam negeri.

Di depan forum menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan eksekutif BUMN di Bali itu, Presiden Jokowi juga menyentil impor bed rumah sakit, traktor sederhana, kertas, ballpen, laptop, dan sejumlah barang lainnya. ‘’Sudahlah jangan diterus-terusin,’’ kata Presiden Jokowi, seraya mewanti-wanti agar sejumlah kementerian dengan anggaran besar tidak gampang membeli barang impor. Yang disorot Presiden Jokowi adalah Kementerian PUPR dengan anggaran belanja Rp92 triliun, Kemenhan Rp68 triliun, Kemenkes Rp36 triliun, dan Kemendibud dan Ristek Rp29 triliun.

READ  Beasiswa Ditujukan Bagi Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi

Presiden Jokowi mengakui, masih ada masalah dalam pemenuhan standar produksi. Masih banyak produk lokal yang tidak memiliki sertifikat standar nasional Indonesia (SNI). Presiden Jokowi juga berpesan agar sertifikasi dibuat mudah dan cepat.

“Permudah itu, buat sederhana, jangan ruwet, mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UKM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah biar semua nanti bisa masuk ke e-Katalog,’’ kata Presiden.

[tambahasil.com]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.