Pemerintahan Jokowi Merintis Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

 

Presiden Joko Widodo saat meninjau kawasan yang akan dijadikan ibu kota baru bersama Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. SETPRES

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara akan menerapkan pembangunan yang seimbang antara hunian dan kawasan komersial.

Kementerian PUPR yang ditugaskan sebagai pemimpin proyek pembangunan infrastruktur IKN sudah siap mengimplementasikan macro planning dari proyek tersebut. Visinya membangun Future Smart Forest City of Indonesia.

“Dalam tiga klaster Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) masing-masing menggunakan mixed (campuran) antara hunian dan komersial. Sehingga diharapkan kota ini bukan hanya pemerintahan, nanti jadi sepi kemudian mahal,” kata Basuki.

KIPP di IKN Nusantara itu memiliki luas 6.671 hektare terdiri menjadi tiga klaster, yaitu klaster kawasan inti pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. Konsepnya sebanyak 70 persen arus kawasan hijau, sisanya adalah bangunan.

Menurut Menteri PUPR, setiap klaster dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan hunian dan kawasan komersial. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan kota tidak hanya berisi pusat pemerintahan. Namun, pembangunan di IKN Nusantara tetap memperhatikan ketersediaan lahan hijau yang ada.

“Model kerja ke depan di sana juga akan berbeda. Lebih banyak di ruang terbuka. Semua pertemuan bisa transparan. Tidak lagi tertutup seperti sekarang. Atau model blok-blok kantor saat ini,” jelas Menteri Basuki.

Tahap pertama pembangunan KIPP adalah melakukan reboisasi hutan-hutan di kawasan Bukit Soeharto. Sebagian besar kawasan tersebut banyak yang rusak sehingga perlu dihijaukan ulang. Total ada 256 ribu hektare yang disiapkan untuk kawasan IKN Nusantara terdiri dari KIPP dan kawasan yang dikembangkan untuk smart city, pusat pendidikan, informasi teknologi, industri berkelanjutan dan kawasan pariwisata.

Pembangunan IKN itu berlangsung sejak 2022 hingga 2045. Dilakukan dalam lima tahap. Tahap awal 2022-2024 mulai membangun Istana Kepresidenan, kantor pemerintahan, kementerian/lembaga serta infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan kawasan hunian.